Berita NTB

Anda di sini

Depan / Berita NTB


Berita Nusa Tenggara Barat

Mau Sejahtera? Serius Dong!



Sudah tujuh belas tahun kami garap lahan (Hutan Kemasyarakatan/HKm), tapi hingga kini kami belum sejahtera. Jadi, kapan kami keluar dari kemiskinan? Jumahir, Ketua HKm Sambelia

Indikator Penganggaran Hijau



Komitmen pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi karbon sebesar 26% dari BAU pada 2020 telah diterapkan hingga ke daerah yang ditunjukkan dengan adanya RAD GRK (Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca) sebagai tindak lanjut dari RAN GRK yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Sebagai konsekuensinya, rencana pembangunan pada beberapa bidang juga haruslah mengacu pada RAD yang telah berpayung hukum tersebut.

Bersinergi Mengentaskan Kemiskinan



Kemiskinan menjadi pokok pembahasan yang semakin hangat dibicarakan, tidak terkecuali di Nusa Tenggara Barat (NTB). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB yang dirilis tahun 2016, jumlah penduduk miskin sebanyak 804.442 jiwa. Angka ini tersebar di beberapa kantong kemiskinan, salah satunya di pinggiran hutan. Munculnya kata miskin ini seringkali dikaitkan dengan meningkatnya angka pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan masyarakat.

Pawai Alegoris Bersama Perempuan HKm Santong



Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) yang ke-72 Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menggelar kegiatan Pawai Alegoris (18/08/2017). Sejumlah element kelompok masyarakat Kabupaten Lombok Utara mengikuti Pawai Alegoris seperti Lembaga Pendidikan Negeri maupun Swasta, Instansi Pemerintah, Swasta dan Kelompok Masyarakat.

Sangkep Beleq Memperkuat Kebijakan Untuk Menetapkan Salut Sebagai Sentra Kemiri



Masyarakat sekitar hutan mempunyai keterikatan yang sangat erat dengan hutan di wilayahnya. Demikian juga keterikatan masyarakat yang ada di wilayah Hutan Kemasyarakatan (HKm) Santong Group, Kabupaten Lombok Utara. Saat ini, hutan Santong dikelola oleh petani yang tergabung dalam empat wilayah HKm yaitu Santong, Selengen, Salut dan Mumbulsari. Keempat wilayah hutan ini, telah mendapatkan ijin HKm dari Bupati untuk mengelola areal seluas 758 Ha. Penetapan 4 wilayah ini menjadi HKm didasarkan pada SK Menhut No. 447/Menhut-II/2009.

RAD HHBK, Langkah Serius Pemerintah NTB Mengembangkan HHBK



Mengingat potensi HHBK baik dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan cukup besar, maka pemerintah daerah perlu memberikan pengaturan yang dapat memberikan kemudahan dan keuntungan ekonomi kepada masyarakat terutama yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Pengaturan tersebut merupakan wujud keberpihakan pemerintah dalam mengurangi jumlah masyarakat miskin di sekitar kawasan hutan yang sampai saat ini masih cukup besar. Selain itu, pengaturan HHBK dapat memberikan jaminan dan legitimasi dalam memanfaatkan sumberdaya alam.

Dari Kunjungan Kerja ke Kebijakan



Pagi di tanggal 25 Agustus lalu merupakan jadwal kunjungan kerja Tim Pengendalian Pencemaran Sungai Provinsi NTB ke salah satu lokasi dampingan Hivos-Yayasan Rumah Energi (YRE) di Kabupaten Lombok Tengah. Tepatnya, ke Desa Bare Julat kecamatan Jonggat. Lokasi yang dituju adalah Dusun Loang Sawak. Di dusun tersebut terdapat 50 KK peternak Sapi yang telah mengolah dan memanfaatkan limbah/kotoran hewan menjadi salah satu sumber bahan bakar (biogas) skala keluarga.

Penggiat Ekowisata Lombok Utara Bertandang ke Wilayah Kerja RMI-Gema Alam



Pringgasela selatan merupakan sebuah desa baru yang terbentuk dari hasil pemekaran Desa Pringgasela Induk pada tahun 2008. Sejak zaman dahulu Desa Pringgasela dikenal sebagai sentra pengrajin tenun. Tenun di Pringgasela sudah ada sejak abad ke 14 M. Menurut penuturan para penenun dan hingga saat ini kegiatan menenun masih lestari, bahkan tenun juga dijadikan sebagai mata pencaharian bagi masyarakat. Konon, tenun diperkenalkan di Pringgasela oleh seseorang yang bernama Lebai Nursini.

Halaman