Dari Lahan Kering Untuk Kesejahteraan

Anda di sini

Depan / Dari Lahan Kering Untuk Kesejahteraan

Pesan peringatan

Not able to connect with Facebook

Dari Lahan Kering Untuk Kesejahteraan

Nusa Tenggara Barat memiliki daratan yang didominasi oleh lahan kering, yaitu sekitar 82 % dari luas daratannya. Namun yang sudah dikelola baru sekitar 40% dari angka tersebut. Pengelolaan lahan tersebut masih dilakukan secara konvensional, lahan yang berbentuk ladang tersebut ditanami berbagai jenis tanaman tanpa ada tanaman utama yang menjadi tanaman produksi unggulan. Tanaman-tanaman tersebut umumnya tidak memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan produksi masih relatif rendah. Hal tersebut tidak terlepas dari pola usaha tani yang belum tersentuh teknologi, serta belum ada kemampuan petani untuk dapat mengolah hasil panen sehingga sebagian besar hasil panen dijual dalam bentuk gelondongan (bahan mentah) tanpa ada pengolahan. Sehingga harga yang diterima oleh petani masih relati rendah.


Berangkat dari kondisi tersebut, maka Pusat Studi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSPSDM) dan Bina Usaha Sosial Ekonomi Rakyat (BUSER) melaksanakan Program Peningkatan Kualitas Hidup Petani Lahan Kering, Desa Hutan Gunung Rinjani Melalui Pertanian Berkelanjutan di Pulau Lombok dengan dukungan penuh dari Millenium Challenge Account (MCA) Indonesia. kegiatan tersebut dilaksankan di sembilan kelompok yang tersebar di Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur. Di Kabupaten Lombok Utara terdapat 3 kelompomyag terletak di Desa Gumantar Kecamatan Kayangan, Desa Bentek Kecamatan Gangga, dan Desa Bentek Kecamatan Gangga. Sementara di Kabupaten Lombok Timur yaitu kelompok yang berada di Desa Suela Kecamatan Suela dan Desa Toya Kecamatan Aikmel, dengan total sasaran sebanyak 567 orang (315 Perempuan dan 252 orang laki-laki).
Proyek tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani lahan kering di sekitar kawasan hutan (desa hutan) dan menurunkn emisi karbon, melalui kegiatan konservasi tanah adan air, intensifikasi penanaman lahan, penerapan usahatani organik, pembentukan dan penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat desa, kelompok tani dan kelompok perempuan. dari berbagai aktifitas yang dilaksanakan dalam proyek tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan dan menyelamatkan kawasan hutan Gunung Rinjani dari kegiatan illegal logging, pembakaran hutan  serta penggembalaan liar oleh masyarakat sekitar kawasan dan luar kawasan hutan. Dalam upaya rehabilitasi lahan kering/kritis di beberapa lokasi kegiatan dilakukan dengan menerapkan teknik terassering dan budidaya lorong untuk meningkatkan kesuburan dan produktifitas lahan. Proyek juga mendorong pengembangan program secara alami kepada petani, kelompok dan desa tetangga sekitar lokasi proyek.


Namun demikian, pemdampingan yang dilakukan bukan berati tidak menemukan permasalahan. Diantaranya adalah masih rendahnya nilai jual baik kayu dan MPTS. Rendah nilai jua tersebut tidak terlepas dari kualitas dan produksi yang masih rendah. khususnya untuk tanaman kopi dan kakao. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan dan kemampuan petani dalam melakukan pemeliharaan yang masih rendah, masih rendahnya kemampuan petni dalam pengolahan pasca panen serta jenis MPTS yang dimiliki dalam sebidang tanah terlalu bervariasi sehingga tidak ada komoditi yang menjadi unggulan dalam lahan yang mereka miliki.
Selain masalah budidaya dan pengolahan pasca panen, isu kelembagaan juga menjadi hal perlu diperhatikan. Kemandirian lembaga perlu didorong untuk menjamin keberlanjutan program terutama pasca project. Tidak kalah penting dengan semua itu, kelembagaan pemasaran produk tidak boleh dilupakan, karena sebaik apapun produk dan pengolahan jika pemasarannya tidak jelas maka pemdampingan yang dilakukan itu pun tidak akan memberikan dampak positif dari segi peningkatan pendapatan masyarakat. di lokasi poject, PSPSDM-Buser didorong pemasaran melalui KUBe (Kelompok Usaha Bersama) di masing-masing desa. Namun, lembaga pemasaran yang telah dibentuk tersebut belum memiliki legalitas. Selain itu juga perlu dilakukan advokasi agar produk yang dimiliki oleh kelompok tersebut mendapatkan legalitas. Seperti ijin, label halal, kemasan yang memadai serta Merk.


Beberapa solusi yang dirancang untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut diantaranya adalah pertama, penting dilakukan pelatihan tentang pemeliharaan, standar mutu kope/kakao, serta pengolahanpasca panen. Kedua, perlu ada dukungan berupa bantuan untuk peralatan pengolahan pasca panen. Ketiga, fasilitasi legalitas produk dan legalitas lembaga pemasaran (KUBe). Keempat, perlu dilakukan peremajaan dan peningkatan jumlah dan varian MPTS di setiap lokasi dengan memberikan bantuan pengadaan MPTS yang memiliki propek pengembangan yang baik seperti bibit kemiri, cengkeh, alpukat, durianberbagai tanaman buah lainnya. Kelima, perlu ada fasilitasi untuk pengadaan rumah produksi, fasilitasi show room produk kelompok dan balai pertemuan. Keenam, perlu ada ruang yang bisa mempertamukan antara petani dengan pembeli sehingga terangun kemitraan baik untuk jenis kayu maupun MPTS sebagai upaya untuk membuka pasar. Komoditi yang ditawarkan dapat berupa bahan mentah, setengah jadi maupun barang jadi.
Untuk dapat menindaklanjuti berbagai solusi yang ditawarkan diatas maka pada tanggal 16 September lalu, PSPSDM-Buser melaksanakan rapat koordinasi dengan OPD dan lembaga struktiral lainnya di lingkup provinsi seperti Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Pertanian dan Perkebunan. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mensinergikan apa yang telah dilakukan oleh PSPSDM-Buser  bersama OPD di level kabupaten dengan instansi terkait di Level Provinsi. Sehingga apa yang telah dicapai selama satu tahun terakhir dapat diintegrasikan kedalam program kerja pemerintah daerah. Selain sebagai upaya untuk mendukung pencapaian RPJM, kegiatan ini juga sebagai upaya persiapan keberlanjutan program yang telah dilaksanakan mengingat masa program yang akan segera berakhir. Keberlanjutan pendampingan di lahan kering ini menjadi penting mengingat potensi lahan kering yang dimiliki oleh NTB begitu luas. Jika dikelola dengan serius maka besar kemungkinan kesejahteraan masyarakat akan berangkat dari lahan kering. Dengan kata lain, masa depan NTB ada dilahan kering.

 

Feedback
Share This: